untuk menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap kondisi
kebangsaan
terutama mengkritik langkah dan kebijakan-kebijakan kontradiktif
yang diambil oleh Pemerintahan Jokowi-JK.
Banyak masyarakat yang gerah terhadap ulah Wong Cilik yang
nampaknya
memang prematur untuk lahir sebagai Kepala Negara, Kekacauan demi
kekacauan
beruntun menghantam negeri ini baik dari segi Ekonomi, Sosial, dan
Perpolitikan
belum lagi kata-kata yang sering di lontarkan yang membuat banyak
orang merasa ‘gemas’ terhadapnya. “Saya tidak tahu”, “Bukan Urusan Saya”
dsbx....
yang dengan
bangganya diucapkan saat pilpres lalu,
Menghitung kembali jarak langkah blusukannya
Katanya Wong Cilik
yang akan berpihak pada rakyat kecil,
mensejahterhakn rakyat, mengembangkan
ekonomi kreatif Dan mandiri,
memberantas korupsi serta mengelola sendiri hasil
bumi pertiwi.
Lalu apa yang terjadi? Nyatanya kebijakan-kebijakan yang diambil
selalu menguntungkan kaum bermodal,
memanfaatkan isu pimpinan polri yang
menarik perhatian rakyat
lalu dibelakang dengan tenang melakukan perpanjangan
kontrak izin ekspor
PT. Newmont Nusa Tenggara, dan PT Freeport. Bertentangan dengan UUD 45 pasal 33. Serta Undang-undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (MINERBA), yang menyatakan bahwa setiap pemegang kontak karya wajib melakukan pemurnian di dalam negeri, atau membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun sejak UU tersebut disahkan. Namun, Izin ekspor tetap diperpanjang. Jokowi melanggar dan menginjak konstitusi.
Keseriusan dalam memberantas
korupsi hanya omong kosong belaka,
ditengah semangatnya rakyat memberikan
dukungan kepada KPK
mengusut kasus-kasus korupsi, si Wong Cilik ini justru
mengobrak abrik
lembaga yang menjadi harapan rakyat. Isu-isu yang menyertai
semakin diperkuat
bahwa Presiden kali ini tak mampu mengambil keputusan secara
rasional dan profesional sebab selalu berada dalam tendensi parpol. Tentang
ekonomi, Ada apa dengan rupiah?
Nilainya kian merosot dan terus melemah.
Belum lagi mobil ESEMKA yang dulunya dia banggakan, tapi justru malah memilih
menggunakan mobil buatan luar negeri sebagai mobil dinas para pejabatnya,
masih
banyak hal yang jika kita ingin membukanya satu persatu
maka akan memperjelas
aib kepemimpinannya dan semakin meyakinkan
jika menghentikan rezim Jokowi-Jk
adalah langkah yang tepat.
Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah di seluruh Indonesia serentak melakukan aksi
lewat komando PP IMM
dengan mengambil tema
“LURUSKAN KIBLAT BANGSA”, dengan tuntutan
2. Revisi UU yang berbau Liberal, Turunan dari UUD 1945
3. Hentikan Rezim Jokowi-JK, Rezim Pencitraan, Penindas Rakyat
sebab Rezim Jokowi-JK dianggap menindas dan mengkhianati
rakyat.
Kepemimpinan yang mestinya diarahkan pada kiblat bangsa yakni:
Kiblat
pada Nilai ketuhanan, Nilai kemanusiaan, kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat
dan negeri ini,
Bukan berkiblat pada elit politik, koorporat lalu menjadi
Negara Neo-Imperialis
seperti kiblat kebijakan rezim Jokowi-JK saat ini.
PC IMM Kota Parepare tentu tak ketinggalan untuk membuat
momentum
kebangkitan ini menjadi bermakna. Puluhan kader turut dalam euforia
kebangkitan,
menantang terik meneriakkan keadilan untuk rakyat.
Meski aksi ini
sempat diwarnai bentrok kecil antara massa aksi
dengan kepolisian namun massa
aksi tak sedikitpun merasa gentar.
Aksi ini ditutup dengan berjalan mundur
sebagai simbol kemunduran
kepemimpinan dan ketidakberpihakan pada kaum proletar
dibawah rezim Jokowi-JK.
Meski hari Peringatan Kebangkitan Nasional telah berlalu,
namun bukan berarti teriakan-teriakan kepada penguasa imperialistis akan
terhenti.
Perjuangan dan teriakan mahasiswa akan terus menggaung
memekakkan
telinga para penguasa serakah dan pengkhianat.
#20Mei2015 [22.15]

Tidak ada komentar:
Posting Komentar