STNK telat Pajak, Polisi Tak Punya Hak Tilang

Sabtu, 16 Januari 2016

        Hari ini kena setop sama bapak polisi yang lagi pemeriksaan di jalan, kena setop sebanyak 2 kali, yang pertama di perbatasan Parepare-Sidrap. Disini bayar tilang gara-gara LUPA MENYALAKAN LAMPU KENDARAAN DISIANG HARI (yah memang jelas melanggar dan jelas tertulis dalam “Kitab Pelanggaran” si Polisi. Yang kedua ini yang akan saya ceritakan panjang kali lebar kepada teman-teman tentang pelanggaran yang pihak polisi tidak berwenang untuk menilangnya, Semoga bermanfaat nantinya,

        Hanya berjarak beberapa kilo dari perbatasan, di daerah Lawawoi, Sidrap Saya harus berurusan lagi dengan Polisi Lalin yang sedang beroperasi, setelah memperlihatkan SIM dan STNK kepada si Bapak yang nyetop, saya di minta berurusan dengan polisi lain yang berada diatas mobil polisi yang sedang mengurus para pelanggar. Dengan sedikit gusar saya menuju mobil itu (gusar sebab sebelumnya habis tertahan selama sejam diperbatasan tadi, gusar sebab tujuan masih jauh sementara waktu sudah menunjukkan lewat pukul 10.00, gusar sebab takutnya nanti telat kembali dan otomatis telat masuk kuliah). Tapi saya berusaha menunjukkan sikap tenang dan ramah kepada si Bapak POL.

Sambil menunggu giliran, saya ikut memperhatikan “Kitab Pelanggaran” yang

di tunjukkannya kepada seorang pemuda yang juga pengguna roda dua. Dalam kitab itu yang termasuk jenis pelanggaran bagi pengguna roda dua yang sempat saya baca adalah Tidak menyalakan lampu disiang hari, tidak memakai helm standar, memebawa barang melebihi bawaan roda dua serta kelengkapan surat berkendara (STNK & SIM) dan kelengkapan motor (Nopol, Spion dll). TIDAK ADA PASAL STNK YANG MATI PAJAK.

Soal STNK yang mati pajak itu, saya tiba-tiba teringat tulisan yang banyak dshare di facebook tentang Pihak Polisi yang tidak berhak menindaki persoalan STNK yang telat/belum bayar pajak. Juga postingan tentang Form Biru dan Form Merah dalam sweeping. Dengan berbekal pengetahuan dari postingann-postingan itu saya kemudian mencoba untuk mengoreksi si Bapak POL. Berikut ‘diskusi” saya

P: “Adek apa masalahnya?”

S: “Saya lengkap Pak Cuma pajak STNK telat dibayar”

P : oh.iya. ini melanggar, adek bayar 100.000 kalau seperti ini

S: loh ,,? Boleh saya liat buku pelanggarannya?

P: (menatap saya lalu mengambil buku pelannggaran) 500.000 loh yang tertulis disini (berbicara dengan nada yang sedikit aneh)

Saya membaca bagian yang ditunjukkan, nampaknya halaman berbeda dari sebelumnya yang saya baca, disitu tertulis “STNK / STCK tidak Sah Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri. Psl 288 ayat (1) jo Psl 106 ayat (5) huruf a. Rp. 500.000.”

S: Nah Pak, dsinikan Cuma tertulis yang TIDAK SAH atau TIDAK DILENGKAPI,, STNK saya tidak mati dan saya bisa tunjukkan STNKnya.

P: iyya, ini tidak sah karena belum di stempel (menunjuk bagian STNK yang di sahkan dengan stempel setelah bayar pajak tiap tahunnya)

S: Pak,urusan pajak itu kan urusan Dispenda, lagipula sah yang dimaksud bukan sah dari pajak tahunan tapi sah itu selama STNK MASIH BERLAKU. Kan nanti Samsat juga yang urus pengesahan pake stempel tahunan itu.

P: iya, tapi polisi yang stempel, coba kamu baca nama yang tertera distempel, itu nama polisi

S: iya pak, tapi masalahnya itu STNK saya masih SAH, Msih berlaku dan ini kepolisian juga kan yang tetapkan. Bagaimana Pak? Masa tidak ada kebijakan, kasih peringatan saja ke  saya supaya bayar pajaknya.

P: ah tidak ada kebijakan, nanti kau di sidang saja di pengadilan. Tanda tangan saja, bayar 100.000

S: Ok, klo begitu saya bayar tapi saya minta FORM BIRU

P: (wajahnya agak berubah jadi macan :D ) kalau Form Biru, nanti di pengadilan bayar 400.000

S: OK,Pak. Tidak apa-apa. Biar saya berurusan di pengadilan (saya sudah siap ttd, tapi dialihkan lagi pembhasanya)

P: eh dik, coba kalau mau minta kebijakan kamu menghadap sama pak Sukarni (yang saya dengar Sukardi hehe) yag ada pangkatnya itu

S: (saya pun mencari bapak yang dimaksud, saya bertanya kepada Polisi yang lain tapi mereka menjawab sambil tertawa TIDAK ADA NAMANYA PAK SUKARDI)

Aduh saya semakin gusar, merasa dipermainkan dan khawatir kalau di tempat itu saya akan kembali tertahan lama. Akhirnya saya menelpon seorang teman (orang Sidrap) untuk minta tolong, barangkali ada kenalan polisi yang bisa membantu tanpa saya harus membayar yang seharusnya tidak dibayar. Selesai menelpon, polisi yang di mobil tadi memanggil saya

P: eh, itu yang namanya Pak Sukarni bukan Sukardi (menunjuk lelaki gemuk yang sudah agak tua di seberang jalan yang lagi sibuk menertibkan jalan)

S: (tanpa banyak bacot saya pun menghampiri)

        Permisi ini Pak,, saya disuruh mrnghadap sama bapak yang di mobil

Ps: Kenapa?

S: ini Pak, SIM dan STNK saya ditahan karena STNK saya mati pajak, tapi masih aktif loh pak, masih berlaku (saya menjelaskan panjang lebar seperti yang saya jelaskan kepada polisi sebelumnya dan jawabannya pun hampir sama tapi saya juga nggak mau ngalah)

Ps: kamu dari mana?

S: saya tinggal di Parepare, tapi orang Sidrap juga. JADI BAGAMANA PAK?

Ps: begini saja, kalau disana sudah tidak ada orang (di mobil polisi tadi) kamu ambillah SIM dan STNKmu

S: Bener nih pak?

PS: iya, silahkan kesana

S: harusnya kan memang begitu pak.. trima kasih pak

Akhirnya saya mendapatkan kembali SIM dan STNK saya tanpa MEMBAYAR SEPESER pun. ternyata dari pasal-pasal undang-undang lalu lintas telah dinyatakan bahwa masa berlalu STNK adalah lima tahun dan pengesahan setiap tahun lebih terkait sebagai salah satu sarana agar pajak kendaraan bermotor dibayar tepat pada waktunya, dan ternyata pengaturan mengenai tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sanksi apabila terlambat atau tidak membayarnya telah diatur tersendiri dalam peraturan daerah sehingga kewenangan penindakan adalah pada dinas pendapatan daerah bukan pada kepolisian sehingga bukan termasuk ruang lingkup pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam undang-undang lalu lintas akan tetapi lebih kepada pelanggaran peraturan daerah mengenai pajak, khusus pajak kendaraan bermotor. Selain itu dalam undang-undang lalu lintas tidak ada satu pasalpun yang mengancamkan pidana terhadap pelanggaran terhadap tidak disahkannya STNK setiap tahun, sehingga bukankah seseorang hanya dapat dipidana apabila sebelumnya telah ada aturan hukum yang mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan atau yang dikenal sebagai asas legalitas.

Jadi, jika persoalannya hanya Telat/Belum membayar Pajak teman-teman silahkan terus jelaskan kepada mereka walaupun sebenarnya mereka paham. Dan jika teman-teman memang melakukan pelanggaran sebagaiman pelanggaran sesungguhnya, maka mintalah Form Biru. Bila form biru. Kita hanya perlu membayar denda pelanggaran di Bank BRI sesuai dengan yang tertera di form itu. FormBiru berarti kita mengakui kesalahan. Kalau Form Merah berarti menolak jika kita melanggar.

 Kepada orang yang mengerti, pada akhirnya pasti akan dibebaskan tanpa membayar. So, jangan mau di bodohi sama si Bapak POL. Silahkan browsing informasi mengenai TILANG RESMI di google, banyak kok...